Menari di Utara

Disclaimer: Catatan kecil ini saya tulis untuk mengingat dan merawat bulan-bulan yang berlalu di Belanda. Saya menaruh catatan ini dalam kerangka berpikir poskolonial dengan menghayati posisi saya sebagai ‘anak dari periferi’ yang belajar di ‘metropole’. Mengabaikan relasi dan esensi historis-poskolonial semacam ini adalah separah-parahnya penyangkalan diri.

Yang paling problematik dari situasi poskolonial adalah orientalisme internal. Kira-kira begitu yang dikatakan Brickenridge dan Veer (1993) dalam Orientalism and the Post-colonial Predicament: Perspectives on South Asia. Narasi-narasi orientalis telah ditulis di utara sejak lama, dan anak-anak selatan belajar menyerapnya utuh-utuh. Maka, kengerian itu tiba: self-orientalism. Kita membaca diri sendiri dengan cara yang telah diajari utara/barat. Lupakan kemerdekaan. Orientalisme telah menjadi darah yang mengalir di nadi-nadi kita, tepat di bawah kulit sawo matang kita. Kita adalah orientalis berkulit coklat.

Di kampus-kampus Belanda – juga di negeri-negeri utara lain – anak-anak selatan duduk di kelas dengan ketegangan-ketegangan poskolonial yang kadang tak diacuhkan. Wageningen, misalnya, dihuni mahasiswa dari ratusan negara, termasuk berbagai negara selatan. Orang-orang dari dunia kedua dan ketiga berkumpul dan merajut harapan di dunia pertama. Anak-anak Yunani, Spanyol, dan Italia paham betapa brengseknya ekonomi dan politik di dalam negeri masing-masing. Pantai, pizza, dan siesta tak cukup. Neoliberalisme ala Eropa Barat adalah destinasi. Brussels adalah kenyataan brutal yang tak bisa dibendung.

Lalu, anak-anak dari Asia, Afrika, dan Amerika (yang bukan Serikat). Disini kita menikmati kemewahan-kemewahan dunia yang kita sebut ‘modern’, ‘beradab’, dan yang paling penting, ‘maju’. Kita terpesona oleh ‘kecanggihan’ ala metropole: transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sistem-sistem ala utara membuat kita merenungi betapa tengiknya negara yang kita tinggalkan di selatan sana; betapa ringseknya sendi-sendi kehidupan sehari-hari di periferi sana. Sayangnya, banyak dari kita yang lupa bahwa sebenarnya kita sedang membaca selatan dengan kacamata utara; dengan mengabaikan fakta bahwa pengalaman historis-sosiokultural utara dan selatan tak sama; dengan menelan mentah-mentah narasi soal modernitas, pembangunan, kemajuan, dan omong kosong lainnya.

Pada catatan kecil ini, saya sebenarnya ingin mengajak untuk berkaca dan bertanya tentang dua hal besar: kebudayaan dan relasi poskolonial metropole-periferi. Saya ingin membaca keduanya dengan menengok acara-acara ‘kebudayaan’ yang saya amati di utara, dan dengan merenungi betapa melelahkannya (dan mencurigakannya) wacana bernama kosmopolitanisme.

‘Budaya Indonesia’: Pertunjukan dan pemuasan gairah orientalis

Dekolonialisasi, kata del Arco (2017), harusnya jangan dilihat sebagai proyek tapi sebagai everyday ethics. Tapi, bagaimana bisa mendekolonialisasi pikiran di tengah gairah orientalis/kolonial yang tak kunjung redup? Di utara, benturan itu nyata dalam wujud ‘budaya’. Entah berapa kali saya melihat poster di linimasa Facebook tentang pentas seni budaya Indonesia. Tentu saja, yang dijual adalah Indonesia ‘tradisional’; kebudayaan yang diserap dari daerah-daerah, lalu dipayungi label ‘budaya Indonesia’; dan kita menyuapi orang-orang kulit putih itu dengan eksotisme. Ini 2018 dan yang eksotis masih dicari: tubuh-tubuh sawo matang yang berlenggang-lenggok di depan meneer-meneer; suara-suara yang keluar dari alat-alat musik berbentuk aneh; dan makanan berbau rempah-rempah timur – alasan 350 tahun yang mengerikan itu.

Jadi, ketika perkumpulan-perkumpulan pelajar menghelat acara-acara ‘budaya’ di metropole, yang secara tidak langsung terjadi adalah pemuasan gairah kolonial. Kita terbang dari jauh ke ‘pusat’ untuk mereproduksi colonial psyche. Penjajahan telah selesai, buat sebagian orang; tapi residu-residunya masih bisa kita cium hari ini. Realitas poskolonial ada dimana-mana, di selatan dan utara. Kita mungkin mengingat tempat-tempat di Indonesia dimana budaya lokal dipertontonkan, dimodifikasi, dikomodifikasi, direifikasi, didangkalkan, dan dikomersialisasi untuk memuaskan nafsu turis-turis pirang itu. Di Eropa, pada hari-hari akhir pekan, hal yang sama kerap terjadi. Oposise biner itu pun terjaga: selatan adalah budaya, utara adalah sains; utara adalah penonton, selatan adalah tontonan; selatan adalah objek, utara adalah subjek.

Jika orientalisme masih sahih dibicarakan hari ini, maka kita adalah aktor kunci. Seperti yang saya tulis di awal, yang paling mengerikan dari realitas poskolonial adalah self-orientalism. Kita mengorientalisasi diri sendiri (self). Orientalisme internal ini bisa didasari banyak hal. Dalam konteks pariwisata, misalnya, self-orientalism kadung diterima sebagai normalitas. Dokumenter Framing the Other menunjukkan bagaimana suku Mursi di Etiopia menyesuaikan diri terhadap gairah orientalis turis-turis Belanda atas nama uang. Saat orang-orang Eropa itu mendekat ke desa, mereka sibuk memasang atribut-atribut ‘budaya’, supaya terkesan ‘etnik’, ‘primitif’, dan ‘tradisional’. Kita bisa berkaca dan harusnya sepakat bahwa hal yang sama terjadi dimana-mana. Indonesia, yang kaya budaya, tak luput dari pertunjukan/drama turistik semacam itu.

Jadi, dengan cara berpikir ini, pentas ‘budaya’ Indonesia di utara hanyalah pengejewantahan self-orientalism. Retorikanya bisa macam-macam. Seperti suku Mursi, uang bisa jadi satu alasan; yang berarti ‘budaya’ telah menjadi komoditi. Beberapa lainnya memakai retorika bernama ‘pelestarian budaya’, ‘mengenalkan budaya Indonesia’, ‘memamerkan kekayaan budaya’, dan sebagainya. Retorika-retorika semacam itu memang masuk akal, entah untuk alasan praktikal atau ideologis. Masalahnya, ketika kita menganggap semua itu ‘masuk akal’, kita sebenarnya telah kehabisan paradigma di luar narasi-narasi orientalis. Kita sudah kehabisan cara untuk berpikir di luar yang telah diajarkan/diarahkan metropole.

‘Kosmopolit dan internasional’: Dua jebakan

Untuk memahami bagaimana self-orientalism dalam wujud pertunjukan ‘budaya’ dinormalisasi, saya menganjurkan kita menengok ke persoalan kosmopolitanisme dan internasionalisasi. Wageningen bisa menjadi studi kasus yang menarik. Dalam satu video Youtube, seorang mahasiswa menyebut Wageningen sebagai ‘the most cosmopolitan village in the world’. Wacana-wacana semacam ini, buat saya pribadi, terlanjur menjadi basi. Sejak awal masa orientasi, rektor sudah menyebut ‘atmosfer internasional’ sebagai keunggulan universitas. Memang tak ada yang bisa mengelak dari kenyataan itu. Ribuan mahasiswa dari ratusan negara menghuni desa kecil kami. Adalah di Wageningen saya berkesempatan bertemu manusia dari Kazakhstan, Lithuania, Guatemala, Rwanda, Suriname, dll. ‘Internasional’ adalah mantra yang tak habis-habisnya saya dengar hingga penghujung masa studi ini.

Apa yang terjadi pada pertemuan, dialog, atau interaksi internasional adalah pertukaran budaya. Dalam hal ini, budaya bisa mencakup hal-hal yang abstrak seperti sudut pandang, cara hidup, atau kepercayaan; juga hal-hal yang konkrit seperti makanan, pakaian, atau bahasa. Di dalam ruang yang di luar ‘sehari-hari’, budaya bisa menyerupai tarian, kesenian, musik, dan lain-lain. Pada titik inilah, ketika ‘budaya’ dipertukarkan dalam sebuah pertemuan internasional, praktik dan narasi soal (self-)orientalisme bisa saja menemukan momentumnya.

Salah satu wujud paling banal adalah One World Week. Di acara tahunan ini, retorika yang muncul di permukaan adalah ‘merayakan keberagaman’, ‘kooperasi interkultural’, ‘berbagi tradisi budaya’, dan sebagainya. Di One World Week, pertunjukan seni budaya menjelma bagian penting. Mahasiswa dari berbagai negara menunjukkan budaya, kesenian, kuliner, dan keunikan masing-masing. Menariknya, berdasarkan amatan saya yang lancang, kebanyakan pementas adalah mereka yang berasal dari negara-negara ‘selatan’; yang budaya dan manusianya kerap diberi label ‘eksotis’. Kecuali Belanda sebagai ‘tuan rumah’, saya kesulitan menemukan ‘budaya’ dari negara-negara ‘barat’ lain; yang kerap kita sebut sebagai ‘negara maju’.

Yang sebenarnya terjadi, kemungkinan tanpa intensi, adalah orang-orang selatan diberi panggung untuk mengorientalisasi diri dan budayanya di hadapan publik ‘internasional’. Semua diamini atas mantra pergaulan internasional, pertukaran budaya, dan kosmpolitanisme (oh kita menjadi warga dunia!). Kita bisa saja curiga bahwa yang dimaksud ‘publik internasional’ sebenarnya didominasi orang-orang barat. Tapi, dalam konteks Wageningen, saya tak ingin mereduksi kemungkinan interaksi selatan-selatan. Kendati begitu, kecurigaan saya pada kosmopolitanisme tetap pada tempatnya. Beberapa penulis telah memakai istilah ‘Wester cosmopolitanism’ untuk merujuk praktik dan ide kosmpolit yang secara epistemik lahir di barat. Tak ada keadilan dan keseimbangan yang bisa diharapkan dari proses epistemik semacam itu.

Ujung catatan

Di catatan singkat ini, saya hanya memberi gambaran sekilas tentang bagaimana anak-anak selatan, termasuk Indonesia, mengorientalisasi dirinya sendiri sesuai dengan apa yang telah ditetapkan narasi-narasi orientalis tentang seperti apa itu oriental, ‘yang liyan’, dan non-barat. Sudah lama saya ingin menulis catatan kritis untuk praktik-praktik self-orientalisme yang saya temui, amati, dan alami selama belajar di Belanda. Pentas seni budaya hanyalah satu sampel untuk mewakili realitas-realitas poskolonial dan interaksi metropole-periferi lain di utara sini. Setiap realitas dan interaksi punya retorika dan logikanya masing-masing.

Secara lebih luas, seperti yang sudah saya sebut di awal, saya hanya ingin mengajak untuk berkaca tentang kenyataan poskolonial yang kita hidup sehari-hari. Residu-residu orientalis/kolonial masih terasa, bukan? Jika kita berusaha menciumnya, iya. Jika tidak, ya tidak. Pengelakan terhadap ketimpangan/ketidakseimbangan relasi metropole-periferi hanya akan berujung pada pengelakan-pengelakan lain. Ujung-ujungnya, praktik-praktik reproduktif terhadap narasi-narasi orientalis/kolonial hanya akan berlanjut tanpa kontrol, tanpa kesadaran, tanpa kritik. Dan selamanya kita ‘kan jadi objek yang ditulis, dan dipertontonkan.

Versi lebih padat tayang disini.

Advertisements

Para Penjajah

“Gue nggak masalah deh kalo bule jajah bangsa kita, nah ini orang Indonesia sendiri jajah sesamanya,” ujar Uda Yan dengan lidah berapi-api.

Raut muka pria asal Bukittinggi itu tampak kesal beneran saat saya menanyakan pendapatnya soal pejalan kelas menengah masa kini. Ia lalu mengutip Sajak Pulau Bali yang ditulis Rendra dan berkali-kali menyebut ‘kelas menengah ngehek’. Itulah kali pertama saya mendengar istilah yang lantas sempat populer itu. Percakapan itu terjadi pertengahan 2013.

Sambil menghisap rokoknya, pria yang saat saya temui masih berstatus mahasiswa Universitas Freiburg itu tak putus-putusnya menyerang tingkah traveler atau backpacker yang menurutnya sama saja dengan penjajah. Ia lantas membunyikan kata ‘poskolonialisme’. Mereka yang berkelana di era sekarang, menurutnya, banyak yang telah menjadi post-colonizer. Bahkan terhadap bangsanya sendiri.

Pasca-kolonialisasi yang dilakukan pejalan-pejalan ini tentu tak sama dengan gaya Belanda dan Jepang menaklukkan Indonesia. Adalah atribut-atribut kultural mereka yang dikeluhkan Uda Yan. “Yang paling norak datang dengan outfit yang sophisticated tapi sok-sok berinteraksi dengan masyarakat lokal, pake topi lapangan yang bermerk, kacamata merknya oakley, sepatu lapangan merk, terus ngobrol dengan masyarakat yang bener-bener petani: kumel, celana pendek, gak pake baju, item dibakar matahari, tangan kotor. Itu kan kontras bener,” cecarnya masih dengan bara di dada.

Baginya, segala yang dilakukan pejalan ‘kelas menengah ngehek’ itu artifisial. Dan itu logika yang wajar mengingat jalan-jalan, setidaknya pertengahan 2013 itu, adalah bentuk gaya hidup. Dan gaya hidup adalah rekaan industri budaya. Ketika sesuatu menjadi gaya hidup, di dalamnya terdapat aturan-aturan tak tertulis tentang banyak hal: cara berpakaian, cara bicara, cara berjalan, cara makan, dan sebagainya.

Lalu gaya hidup jalan-jalan itu masuk pusaran konsumerisme. Apa yang dikonsumsi oleh para pejalan adalah komoditas wisata, yaitu obyek apa saja yang bisa mereka nikmati: panorama sunset, atraksi tarian tradisional, monyet di kebun binatang, sampai orang-orang lokal yang mereka jepret dan masukkan ke dalam media sosial.

Dan kita tahu, relasi antara pejalan dan orang lokal (termasuk komoditas lain) bukanlah relasi yang sejajar. Ada ketimpangan di situ. Ada yang superordinat dan subordinat. Ada yang penjajah dan terjajah. ‘Penaklukan’ itu lalu terdokumentasi dan tersebar ke media sosial.

Sejujurnya, saya miris saat ada yang mengupload foto dirinya dengan orang lokal yang ia temui saat jalan-jalan. Terlebih ketika ada yang kontras di foto itu: modern-primitif, putih-hitam, canggih-tradisional, bersih-kumel, dan sebagainya. Kadang saya suka menyandingkan dengan foto teman lain yang baru pulang dari Taman Safari dan bergaya bersama macan, penguin, atau orang utan. Kadang pula saya membandingkan dengan seorang pemburu yang memajang tanduk rusa atau kepala harimau di dalam rumahnya. Apa bedanya? Apa samanya?

Saya tak mau menebak-nebak. Tapi perasaan miris saya tetap juga tak terbendung. Adalah wajar untuk mendokumentasikan perjalanan melalui foto, termasuk yang menampakkan orang lokal dengan segala atribut budayanya. Itu bisa jadi upaya pengarsipan terhadap kebudayaan lokal. Wajar pula bila kita berfoto bersama, misalnya, anak-anak Papua sebagai kenang-kenangan untuk hari tua nanti. Siapa tahu kita tak bisa bersua mereka lagi.

Tapi kenapa ada yang sesak di dada ketika foto-foto itu sengaja dipasang di media sosial? Kenapa ada yang terasa tak pada tempatnya? Entahlah.