Menari di Utara

Disclaimer: Catatan kecil ini saya tulis untuk mengingat dan merawat bulan-bulan yang berlalu di Belanda. Saya menaruh catatan ini dalam kerangka berpikir poskolonial dengan menghayati posisi saya sebagai ‘anak dari periferi’ yang belajar di ‘metropole’. Mengabaikan relasi dan esensi historis-poskolonial semacam ini adalah separah-parahnya penyangkalan diri.

Yang paling problematik dari situasi poskolonial adalah orientalisme internal. Kira-kira begitu yang dikatakan Brickenridge dan Veer (1993) dalam Orientalism and the Post-colonial Predicament: Perspectives on South Asia. Narasi-narasi orientalis telah ditulis di utara sejak lama, dan anak-anak selatan belajar menyerapnya utuh-utuh. Maka, kengerian itu tiba: self-orientalism. Kita membaca diri sendiri dengan cara yang telah diajari utara/barat. Lupakan kemerdekaan. Orientalisme telah menjadi darah yang mengalir di nadi-nadi kita, tepat di bawah kulit sawo matang kita. Kita adalah orientalis berkulit coklat.

Di kampus-kampus Belanda – juga di negeri-negeri utara lain – anak-anak selatan duduk di kelas dengan ketegangan-ketegangan poskolonial yang kadang tak diacuhkan. Wageningen, misalnya, dihuni mahasiswa dari ratusan negara, termasuk berbagai negara selatan. Orang-orang dari dunia kedua dan ketiga berkumpul dan merajut harapan di dunia pertama. Anak-anak Yunani, Spanyol, dan Italia paham betapa brengseknya ekonomi dan politik di dalam negeri masing-masing. Pantai, pizza, dan siesta tak cukup. Neoliberalisme ala Eropa Barat adalah destinasi. Brussels adalah kenyataan brutal yang tak bisa dibendung.

Lalu, anak-anak dari Asia, Afrika, dan Amerika (yang bukan Serikat). Disini kita menikmati kemewahan-kemewahan dunia yang kita sebut ‘modern’, ‘beradab’, dan yang paling penting, ‘maju’. Kita terpesona oleh ‘kecanggihan’ ala metropole: transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sistem-sistem ala utara membuat kita merenungi betapa tengiknya negara yang kita tinggalkan di selatan sana; betapa ringseknya sendi-sendi kehidupan sehari-hari di periferi sana. Sayangnya, banyak dari kita yang lupa bahwa sebenarnya kita sedang membaca selatan dengan kacamata utara; dengan mengabaikan fakta bahwa pengalaman historis-sosiokultural utara dan selatan tak sama; dengan menelan mentah-mentah narasi soal modernitas, pembangunan, kemajuan, dan omong kosong lainnya.

Pada catatan kecil ini, saya sebenarnya ingin mengajak untuk berkaca dan bertanya tentang dua hal besar: kebudayaan dan relasi poskolonial metropole-periferi. Saya ingin membaca keduanya dengan menengok acara-acara ‘kebudayaan’ yang saya amati di utara, dan dengan merenungi betapa melelahkannya (dan mencurigakannya) wacana bernama kosmopolitanisme.

‘Budaya Indonesia’: Pertunjukan dan pemuasan gairah orientalis

Dekolonialisasi, kata del Arco (2017), harusnya jangan dilihat sebagai proyek tapi sebagai everyday ethics. Tapi, bagaimana bisa mendekolonialisasi pikiran di tengah gairah orientalis/kolonial yang tak kunjung redup? Di utara, benturan itu nyata dalam wujud ‘budaya’. Entah berapa kali saya melihat poster di linimasa Facebook tentang pentas seni budaya Indonesia. Tentu saja, yang dijual adalah Indonesia ‘tradisional’; kebudayaan yang diserap dari daerah-daerah, lalu dipayungi label ‘budaya Indonesia’; dan kita menyuapi orang-orang kulit putih itu dengan eksotisme. Ini 2018 dan yang eksotis masih dicari: tubuh-tubuh sawo matang yang berlenggang-lenggok di depan meneer-meneer; suara-suara yang keluar dari alat-alat musik berbentuk aneh; dan makanan berbau rempah-rempah timur – alasan 350 tahun yang mengerikan itu.

Jadi, ketika perkumpulan-perkumpulan pelajar menghelat acara-acara ‘budaya’ di metropole, yang secara tidak langsung terjadi adalah pemuasan gairah kolonial. Kita terbang dari jauh ke ‘pusat’ untuk mereproduksi colonial psyche. Penjajahan telah selesai, buat sebagian orang; tapi residu-residunya masih bisa kita cium hari ini. Realitas poskolonial ada dimana-mana, di selatan dan utara. Kita mungkin mengingat tempat-tempat di Indonesia dimana budaya lokal dipertontonkan, dimodifikasi, dikomodifikasi, direifikasi, didangkalkan, dan dikomersialisasi untuk memuaskan nafsu turis-turis pirang itu. Di Eropa, pada hari-hari akhir pekan, hal yang sama kerap terjadi. Oposise biner itu pun terjaga: selatan adalah budaya, utara adalah sains; utara adalah penonton, selatan adalah tontonan; selatan adalah objek, utara adalah subjek.

Jika orientalisme masih sahih dibicarakan hari ini, maka kita adalah aktor kunci. Seperti yang saya tulis di awal, yang paling mengerikan dari realitas poskolonial adalah self-orientalism. Kita mengorientalisasi diri sendiri (self). Orientalisme internal ini bisa didasari banyak hal. Dalam konteks pariwisata, misalnya, self-orientalism kadung diterima sebagai normalitas. Dokumenter Framing the Other menunjukkan bagaimana suku Mursi di Etiopia menyesuaikan diri terhadap gairah orientalis turis-turis Belanda atas nama uang. Saat orang-orang Eropa itu mendekat ke desa, mereka sibuk memasang atribut-atribut ‘budaya’, supaya terkesan ‘etnik’, ‘primitif’, dan ‘tradisional’. Kita bisa berkaca dan harusnya sepakat bahwa hal yang sama terjadi dimana-mana. Indonesia, yang kaya budaya, tak luput dari pertunjukan/drama turistik semacam itu.

Jadi, dengan cara berpikir ini, pentas ‘budaya’ Indonesia di utara hanyalah pengejewantahan self-orientalism. Retorikanya bisa macam-macam. Seperti suku Mursi, uang bisa jadi satu alasan; yang berarti ‘budaya’ telah menjadi komoditi. Beberapa lainnya memakai retorika bernama ‘pelestarian budaya’, ‘mengenalkan budaya Indonesia’, ‘memamerkan kekayaan budaya’, dan sebagainya. Retorika-retorika semacam itu memang masuk akal, entah untuk alasan praktikal atau ideologis. Masalahnya, ketika kita menganggap semua itu ‘masuk akal’, kita sebenarnya telah kehabisan paradigma di luar narasi-narasi orientalis. Kita sudah kehabisan cara untuk berpikir di luar yang telah diajarkan/diarahkan metropole.

‘Kosmopolit dan internasional’: Dua jebakan

Untuk memahami bagaimana self-orientalism dalam wujud pertunjukan ‘budaya’ dinormalisasi, saya menganjurkan kita menengok ke persoalan kosmopolitanisme dan internasionalisasi. Wageningen bisa menjadi studi kasus yang menarik. Dalam satu video Youtube, seorang mahasiswa menyebut Wageningen sebagai ‘the most cosmopolitan village in the world’. Wacana-wacana semacam ini, buat saya pribadi, terlanjur menjadi basi. Sejak awal masa orientasi, rektor sudah menyebut ‘atmosfer internasional’ sebagai keunggulan universitas. Memang tak ada yang bisa mengelak dari kenyataan itu. Ribuan mahasiswa dari ratusan negara menghuni desa kecil kami. Adalah di Wageningen saya berkesempatan bertemu manusia dari Kazakhstan, Lithuania, Guatemala, Rwanda, Suriname, dll. ‘Internasional’ adalah mantra yang tak habis-habisnya saya dengar hingga penghujung masa studi ini.

Apa yang terjadi pada pertemuan, dialog, atau interaksi internasional adalah pertukaran budaya. Dalam hal ini, budaya bisa mencakup hal-hal yang abstrak seperti sudut pandang, cara hidup, atau kepercayaan; juga hal-hal yang konkrit seperti makanan, pakaian, atau bahasa. Di dalam ruang yang di luar ‘sehari-hari’, budaya bisa menyerupai tarian, kesenian, musik, dan lain-lain. Pada titik inilah, ketika ‘budaya’ dipertukarkan dalam sebuah pertemuan internasional, praktik dan narasi soal (self-)orientalisme bisa saja menemukan momentumnya.

Salah satu wujud paling banal adalah One World Week. Di acara tahunan ini, retorika yang muncul di permukaan adalah ‘merayakan keberagaman’, ‘kooperasi interkultural’, ‘berbagi tradisi budaya’, dan sebagainya. Di One World Week, pertunjukan seni budaya menjelma bagian penting. Mahasiswa dari berbagai negara menunjukkan budaya, kesenian, kuliner, dan keunikan masing-masing. Menariknya, berdasarkan amatan saya yang lancang, kebanyakan pementas adalah mereka yang berasal dari negara-negara ‘selatan’; yang budaya dan manusianya kerap diberi label ‘eksotis’. Kecuali Belanda sebagai ‘tuan rumah’, saya kesulitan menemukan ‘budaya’ dari negara-negara ‘barat’ lain; yang kerap kita sebut sebagai ‘negara maju’.

Yang sebenarnya terjadi, kemungkinan tanpa intensi, adalah orang-orang selatan diberi panggung untuk mengorientalisasi diri dan budayanya di hadapan publik ‘internasional’. Semua diamini atas mantra pergaulan internasional, pertukaran budaya, dan kosmpolitanisme (oh kita menjadi warga dunia!). Kita bisa saja curiga bahwa yang dimaksud ‘publik internasional’ sebenarnya didominasi orang-orang barat. Tapi, dalam konteks Wageningen, saya tak ingin mereduksi kemungkinan interaksi selatan-selatan. Kendati begitu, kecurigaan saya pada kosmopolitanisme tetap pada tempatnya. Beberapa penulis telah memakai istilah ‘Wester cosmopolitanism’ untuk merujuk praktik dan ide kosmpolit yang secara epistemik lahir di barat. Tak ada keadilan dan keseimbangan yang bisa diharapkan dari proses epistemik semacam itu.

Ujung catatan

Di catatan singkat ini, saya hanya memberi gambaran sekilas tentang bagaimana anak-anak selatan, termasuk Indonesia, mengorientalisasi dirinya sendiri sesuai dengan apa yang telah ditetapkan narasi-narasi orientalis tentang seperti apa itu oriental, ‘yang liyan’, dan non-barat. Sudah lama saya ingin menulis catatan kritis untuk praktik-praktik self-orientalisme yang saya temui, amati, dan alami selama belajar di Belanda. Pentas seni budaya hanyalah satu sampel untuk mewakili realitas-realitas poskolonial dan interaksi metropole-periferi lain di utara sini. Setiap realitas dan interaksi punya retorika dan logikanya masing-masing.

Secara lebih luas, seperti yang sudah saya sebut di awal, saya hanya ingin mengajak untuk berkaca tentang kenyataan poskolonial yang kita hidup sehari-hari. Residu-residu orientalis/kolonial masih terasa, bukan? Jika kita berusaha menciumnya, iya. Jika tidak, ya tidak. Pengelakan terhadap ketimpangan/ketidakseimbangan relasi metropole-periferi hanya akan berujung pada pengelakan-pengelakan lain. Ujung-ujungnya, praktik-praktik reproduktif terhadap narasi-narasi orientalis/kolonial hanya akan berlanjut tanpa kontrol, tanpa kesadaran, tanpa kritik. Dan selamanya kita ‘kan jadi objek yang ditulis, dan dipertontonkan.

Versi lebih padat tayang disini.

Advertisements

Teras #2

Sejak dulu, saya selalu suka teras. Tempat favorit saya di rumah adalah teras. Saya sedih ketika teras rumah diperkecil, pada suatu waktu. Saya suka baca buku atau ngelamun-ngelamun nggak jelas di teras. Atau liat hujan, tentu saja kalau ada hujan. Kalau tidak hujan, saya lihat-lihat tanaman aja. Kadang beberapa orang lewat di depan rumah, jadi obyek lamunan saya. Sering saya bayangkan gimana rasanya menjalani kehidupan orang lain.

Di Mentawai, passion terselubung saya terhadap teras menemukan wujudnya lagi. Secara filosofis, arsitektur rumah tradisional Mentawai menaruh titik berat yang penting pada teras. Di sana fungsi-fungsi sosio-kultural terbentuk dan terjalin, berpilin menjadi kerumitan-kerumitan yang kadang tak terselami. Laurens Bakkers menulis bahwa waktu senggang paling favorit bagi orang Mentawai adalah duduk-duduk di teras dan ngobrol.

Ngobrol adalah bagian penting bagi masyarakat yang punya tradisi lisan kuat. Seperti Mentawai. Cerita-cerita mengalir di teras. Dalam spasi itulah, kadang-kadang petuah, pepatah, sumpah serapah, dan konflik soal tanah tumpah ke pembahasan. “Kita ya biasa begini. Duduk-duduk di teras, ngopi sambil ngobrol. Kalau sendiri di teras nggak asik,” kata seseorang di Mappadegat. Disana ada nuansa komunalisme yang kuat. Mungkin juga egalitarianisme?

Intinya, teras itu penting buat orang Mentawai. Juga buat orang-orang lain juga, mungkin, seperti saya. Tinggal di Mentawai berminggu-minggu membuat saya berjanji ke diri sendiri: kalau nanti punya rumah sendiri, terasnya mesti gede kaya teras-teras rumah Mentawai. Spasi itu harus dibangun. Jarak itu harus dirancang. Supaya ruang-ruang sosial terbuka. Supaya cerita-cerita keluar. Supaya batas-batas yang tak diinginkan menguar. Lenyap ke luar.

Ngomong-ngomong, saya nulis ini juga di teras. Mungkin, selama tinggal disini, 90 persen aktivitas saya terjadi di teras. Sisanya di kamar, dapur, dan kamar mandi. Ruang privat adalah hal yang tak biasa di Siberut. Nyaris semuanya harus komunal. Harus bareng-bareng. Teras adalah manifestasi untuk itu. Mungkin juga faktor pendorong. Kok, tiba-tiba jadi ke-kuantitatif-an gini sih? Pakai persentase dan ‘faktor’ segala. Kangen kali ya. Caelah.

(Mappadegat, 9 Desember 2017)

Kegaduhan Post-Industrial

Setelah hari-hari ini, kita akan melihat media sosial dengan berbeda. Tak pernah Facebook semengerikan ini. Hate speech, hoax, dan adu kebebalan memenuhi linimasa. Ketika saya kecil dulu, saya tak akan sanggup membayangkan situasi seperti ini: menatap layar komputer dengan kejijikan tak terpemanai.

Adalah politik yang membuat kita bertengkar. Selalu politik. Entah dua tahun lalu di pemilu dan hari ini. Rasanya saya ingin jadi anarko saja dan tinggal di gua. Berkawan dengan kupu-kupu dan merawat anggrek. Setidaknya mereka tak pernah berteriak. Atau meledek. Atau menyindir. Atau nyinyir. Atau bikin status.

Identitas selalu menjadi masalah disini. Kenapa kita tak pernah selesai dengan diri kita sendiri? Saya ingin mengusulkan sebuah negara dimana penduduknya tak diselubungi tetek-bengek apa-apa: tidak agama, suku, atau warna kulit. Cuma nama dan merit. Sebuah negara dimana gereja dan mesjid tak pernah jadi headline.

Ini karena teknologi, bukan? Dan konsumsi. Dan waktu luang yang terlalu banyak. Dan ketidakmampuan untuk menggarap leisure time dengan makna. Dan knowledge yang tak ditunjang dengan know-how. Segala bentuk kegagapan post-industrial. Ketika kreativitas tak terbatas digubah menjadi requiem untuk keberagaman.

Intinya adalah informasi yang tak pernah bisa disaring. Elit-elit berakrobat dengan aksara dan kelas menengah kemarin sore menelannya mentah-mentah. Network membuatnya jadi virus. Dan kebohongan menyebar. Lalu gerakan-gerakan akar rumput baru mekar di tengah bara api permusuhan. Kita beradu kata, elit tertawa.

Setelah hari-hari ini, kita akan melihat media sosial dengan berbeda. Kita telah menghirupnya sebagai narkotik dan mabuk oleh efeknya. Di pagi hari nanti, saat sinar matari masuk lewat jendela, kita akan terbangun dengan sedikit pusing. Lalu mulai mencerna semuanya pelan-pelan. Hangover emang nggak enak.

True Cost

True Cost hadir di saat yang tepat. Saat saya merasa sedang diperbudak habis-habisan oleh gaya hidup dan konsumerisme, film garapan Andrew Morgan itu muncul sebagai pencerah. Dalam setahun ke belakang, kritisme pudar sedikit dan ada yang terasa salah. Tapi melawan bukan hal yang selalu gampang. True Cost seperti menuang bensin dan kritisme itu menyala terang lagi. Setidaknya saya rasa seperti itu.

Pada dasarnya, True Cost bicara soal industri fashion. Morgan dan timnya seperti mengarungi proses pembuatan sebuah busana dari hulu hingga ke hilir. Ia tak mau berhenti di acara-acara fashion show. Tak mau pula stop di pabrik-pabrik garmen di Bangladesh. Ia bahkan terbang ke Texas, tempat dimana cotton ditanam. Kita semua tahu bahwa cotton adalah bahan baku baju yang kita pakai hari ini.

Dari telusur itu, True Cost ingin menyampaikan bahwa industri fashion memang sudah salah sejak dari awal. Proses penanaman cotton terbukti tidak ramah lingkungan. Hal itu bisa terjadi karena tuntutan yang serba tergesa-gesa dari kultur fast fashion. Semuanya mesti cepat dan berskala besar. Petani cotton dituntut untuk gesit, pestisida dipakai, proses tani yang tidak ramah lingkungan diterapkan. Dan korbannya adalah lingkungan serta komunitas lokal di sekitar.

Mata rantai berikutnya adalah para buruh di negara-negara dunia ketiga. Desainer, model, dan brand-brand fashion papan atas bergelimang uang. Namun di kutub yang lain, para pekerja kasar di Bangladesh, Kamboja, bahkan Indonesia hanya diupah 2-3 dolar per hari. Saya membayangkan sebuah dress bernilai jutaan rupiah dijual di mal ibukota, sedangkan penjahit yang membuatnya mungkin hanya menghasilkan satu atau dua persen saja dari harga jualnya. Oh betapa mengerikannya.

Industri fashion memang sebegitu mengerikannya. Bahkan, konon hanya kalah dari industri minyak sebagai industri paling destruktif di dunia. Dan itu semua karena sistem ekonomi yang menyembah konsumsi. Fashion menjadi tumpukan gairah memiliki, bukan kebutuhan untuk tak telanjang. Harga-harga menjadi murah, kita diperdaya untuk terus membeli, dan dihipnotis. Seolah-olah kita kaya karena bisa terus membeli, seolah-olah kita keren, seolah-olah kita bahagia karenanya.

Rasanya kita perlu menumbuhkan kritisme lagi. Kita perlu mempertanyaan baju yang kita pakai hari ini. Bahwa ada manusia dan lingkungan yang terluka karena apa yang kita kenakan. Bahwa kita bagian dari perusak itu. Namun, berhenti pada fashion saja tak cukup. True Cost menjadikan fashion hanya sebagai sampel. Semua industri lain sebenernya sama menjijikannya. Rantai produksinya bermasalah dan kita tak tahu apa-apa. Yang penting membeli, membeli, membeli.

Satu-satunya kritik saya pada True Cost adalah bagian akhirnya. Closing statement dari beberapa narasumbernya terlalu optimistik. Sangat Amerika sekali. Mereka masih percaya masa depan yang cerah akan tiba. Saya sendiri pesimis. Tapi bukan berarti pesimis lantas bisa seenaknya saja merusak dunia dengan apa yang kita beli. Saya hanya tak tahu kapan semua ini akan berakhir kalau kita masih seserakah ini.

Cetak

Di suatu pagi, beberapa pekan yang lalu, saat sedang memanaskan mobil di luar pagar, saya melihat loper koran yang sama yang saya lihat ketika masih kecil.

Dulu, rumah kami berlangganan Suara Pembaruan setiap hari. Setiap sore, loper yang sama melemparkan koran ke teras rumah. Saya, yang sejak kecil tertarik pada jurnalisme, hampir selalu jadi orang pertama yang mengambil koran di teras setiap harinya.

Sebelum kami berlangganan, saya sudah sering membaca Suara Pembaruan dari rumah tetangga di belakang rumah. Kebetulan rumah saya dan tetangga itu tersambung pintu belakang. Jadi, saya sering main ke sana untuk sekadar membaca laman olahraga di bagian belakang koran. Itu masa dimana kata ‘internet’ belum pernah saya dengar.

Setelah berlangganan, saya makin rajin membaca koran. Tidak cuma rubrik olahraga saja, tapi juga rubrik-rubrik lain. Tentu saja, kecuali politik. Selain berita, saya hobi mengerjakan teka-teki silang di Suara Pembaruan. Kebiasaan itu saya tiru dari ayah. Mengingat TTS hari ini adalah romantisme tersendiri. Saya jadi tahu bagaimana caranya saya mulai mencintai kata-kata.

Sejak SMP, saya terbiasa membaca satu media cetak lain: Tabloid Soccer. Tabloid itu terbit pada hari Kamis setiap minggunya. Pada mulanya, saya membeli di kios koran dekat rumah. Setelah kios itu tutup, saya mencarinya di kios dekat gereja. Hal itu terjadi sampai saya menjadi bagian kecil tabloid itu dan hingga Soccer ditutup tahun lalu.

Melihat loper koran yang sama ketika saya masih anak-anak, beberapa pekan lalu, membuat ingatan-ingatan di atas muncul. Ingatan itu datang bersama konteks hari ini, dimana media cetak tengah berada dalam turbulensi hebat. Dan saya bukan lagi anak-anak yang menanti koran dilempar setiap sore, tapi sudah jadi bagian industri media.

Jaman berubah dan digital merajalela, tapi si loper koran tetap sama. Ia masih mengayuh sepeda, dengan topi di kepala, dan koran-koran disampirkan di bagian belakang sepeda. Tapi, ada yang berbeda. Jumlah koran yang ia bawa tak sebanyak dulu. Tempat koran di sepedanya sangat tipis. Saya ingat betul, dulu, bawaannya jauh lebih tebal dan berat.

Tentu saja, hal itu menggambarkan situasi media cetak hari ini. Koran, majalah, dan tabloid semakin sedikit. Makin tergeser oleh media online. Beberapa orang yakin media cetak akan habis, beberapa lainnya percaya cetak akan bertahan, sisanya meramalkan cetak bakal bangkit lagi. Namun, fakta hari ini, media cetak seperti pelari dengan nafas yang tersengal-sengal.

Saya tak tahu bagaimana masa depan media cetak di Indonesia. Dan saya tak berniat untuk menganalisisnya. Telaah sudah banyak ditulis dan dibahas. Faktanya nyaris setiap minggu ada saja media cetak yang tutup. Kenyataan ini agak mengerikan, terutama bagi orang-orang seperti saya, yang masih hidup dari media cetak dan masih bangga menjadi ‘man of print’.

Saya jadi teringat lagi tentang bagaimana awal mula saya ingin menjadi jurnalis. Ketika itu, tepatnya pada 2004, media cetak adalah sumber informasi utama, selain televisi. Jadi ketika saya bermimpi menjadi jurnalis, di bayangan saya adalah jurnalis media cetak: orang yang mencari berita, menulis artikel, mengirim naskah pada editor, dan melihat artikelnya di koran pagi esok harinya.

Sekarang, dan sejak menjadi jurnalis pada 2013 lalu, ada jurang yang menganga lebar antara bayangan saya 11 tahun lalu dan kenyataan hari ini. Internet dan media sosial membuatnya kacau. Dan saya mendapati cita-cita masa remaja dulu nyaris menjadi puing-puing utopia.

Nyaris karena kondisi dan peran media cetak hari ini tak sama seperti belasan tahun lalu. Dan karena, toh nyatanya, saya tetap memelihara gairah terhadap cetak dan masih bekerja di dalamnya. Walau dengan nafas dan waktu yang kian tipis.

Asap

Setiap mendengar atau membaca berita soal bencana kabut asap, entah di Sumatra atau Kalimantan, saya selalu teringat Bapak Tarigan. Ia adalah seorang sopir travel yang berdomisili di Medan. Tapi saya bertemu dengannya di Bukittinggi, di sebuah hotel kecil. Pak Tarigan sedang mengantar tamunya ke kota itu, dan ia menginap di hotel itu, hotel sama yang saya tempati, yang saya lupa namanya tapi ingat suasananya.

Pada suatu sore di hari Sabtu, selepas hujan reda, kami berbincang di ruang tamu hotel. Berbincang ngalor ngidul, mulai dari mengomentari berita di televisi, hingga masalah kabut asap. Dia bercerita sering membawa tamu ke Pekanbaru, Riau, tempat dimana kabut asap seolah menjadi bencana tahunan, sama seperti banjir di Jakarta. Pak Tarigan berkisah sebagai aku-pejalan, aku-yang-singgah-sementara-di-Pekanbaru.

Ceritanya boleh jadi cerita mulut ke mulut, dan ia sebenarnya narasi yang umum ketika kita berbicara soal kabut asap. Kata dia, kabut asap (setidaknya di Riau) adalah ulah bajingan-bajingan korporasi kelapa sawit, yang ogah melakukan penebangan dan pembersihan lahan yang layak, yang karena biaya untuk itu mahal maka memilih jalan pintas yang menyusahkan: membakar hutan agar lahan bersih dan siap ditanam lagi.

Saya ingat betul muka Pak Tarigan saat berkisah soal itu. Ada nyala api di tiap kata yang meletus dari bibirnya, ada ledak dalam setiap nada suaranya. Tapi ia tak tampak marah. Ia bercerita dengan tenang, tapi siapapun tahu ada kesal yang dipendamnya, yang tak ditunjukkan oleh raut mukanya yang santai, tapi lewat pilihan diksi dan caranya merangkai kalimat, yang intinya mau bilang: pengusaha sawit brengsek!

Prosedur-prosedur ramah lingkungan memang sengaja dilintasi atas nama penghematan biaya. Masalah asap membumbung tinggi ke udara dan terbang hingga ke Singapura atau Malaysia tidak jadi soal. Masalah anak-anak kecil terkena ISPA dan para lansia batuk-batuk karena menelan asap kotor itu urusan belakangan. Yang penting lahan bersih dan roda industri kembali berputar dengan lancar, dan pongah.

Beberapa pekan ke belakang, kabut asap adalah elegi tersendiri, entah itu di televisi maupun imajinasi. Membuat saya teringat sore di Bukittinggi, tapi dengan getir di dada karena membayangkan senyum tengik bajingan-bajingan berkerah putih yang merekah di balik sesak napas para warga. Dalam tingkat yang lebih makro, kabut asap adalah persoalan nasional yang bisa merusak sendi ekonomi, pariwisata, dan geo-politik.

Semua hanya karena ulah segelintir bajingan yang rakus. Saya membayangkan, saat ini Pak Tarigan pasti masih menyimpan marah yang sama, persis seperti dua tahun lalu.

Macet dan Parade Konsumerisme

Saya tengah terjebak di sebuah macet pada sore yang mendung. Saya tak bisa berbuat apa-apa, tak bisa maju dan mundur. Hanya diam dan pasrah pada takdir yang menghimpit. Yang terjadi setelahnya adalah pembunuhan terhadap kebosanan. Yang terjadi kemudian adalah parade konsumerisme.

Saya memerhatikan kanan kiri jalan sekadar untuk mengusir jenuh. Saya melihat nama restoran abc dan desain kedai xyz. Mungkin ada ratusan restoran, kedai, toko, kios, atau jenis usaha apapun yang saya tengok. Tanpa sadar, yang dikerjakan otak saya adalah menghafal. Lalu kepala saya menggambar sebuah denah. Denah itu membuat saya tahu bahwa laundry def ada disini dan supermarket vwx ada disitu.

Ternyata ketika saya dibungkam oleh macet, tokoh-tokoh utama dalam adegan konsumerisme berparade, mengenalkan dirinya lewat desain yang eye-catchy dan merk yang ekstentrik. Tujuannya agar mudah diingat, agar membuat orang paham bahwa jika anda ingin ngopi-ngopi cantik, datang kesini!

Saya lantas menyadari itu sebagai salah satu cara kerja konsumerisme yang mungkin tak disadari dan disengaja, bahkan oleh sang pelaku utama. Bukankah konsumerisme selalu bekerja dengan misterius dan langsung menyasar psikis kita? Ia adalah gejala psiko-sosial yang ajaib. Dan tak terpermanai.

Miris rasanya mendapati diri saya dan kaum urban lain dihajar begitu deras dari berbagai sisi. Pertama, ditinju oleh macet yang lambat laun kita maklumi sebagai proses menjadi ‘modern’ dan ‘beradab’. Kedua, dipukul telak oleh brand-brand yang tanpa sadar kita hafal dan merayu hasrat membeli kita yang tak pernah terpuaskan.

Selamat datang di kemacetan. Mari membeli.

Babak Baru Pariwisata Indonesia

Pariwisata Indonesia sepertinya menjalani babak terbaru. Di bawah komando Presiden Jokowi, target 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019 dipatok. Menteri yang mantan CEO pun dipilih. Pariwisata akan disulap menjadi mesin pengeruk uang yang handal, sekaligus sebagai alat penting dalam memamerkan citra Indonesia di mata dunia.

Sejak dipilih Oktober lalu, Menteri Pariwisata membuat beberapa terobosan. Misalnya pembebasan visa untuk turis dari beberapa negara, pengembangan jalur yacht, penguatan brand Wonderful Indonesia, strategi pemasaran DOT (Destination, Origin, Time), prioritas pembangunan destinasi 2015-2019, dan sebagainya. Semua itu adalah rencana yang disusun dengan mata terarah pada target 20 juta wisman di tahun 2019.

Apa yang dilakukan Kemenpar dan yang diinginkan Presiden adalah logika yang pantas untuk negeri secantik Indonesia. Dengan sumber daya alam yang menempati peringkat ke-6 sebagai salah satu indikator tourism competitiveness (tahun 2013), Indonesia harusnya ada di papan atas destinasi pariwisata dunia. Namun, nyatanya daya saing pariwisata nasional kita hanya ada di ranking ke-70. Apa yang salah?

Dalam data World Economic Forum tahun 2013 lalu, tiga indikator yang paling melemahkan posisi Indonesia adalah infrastruktur pariwisata, infrastruktur ICT, dan kebersihan/kesehatan. Mendapati fakta itu tentu membuat kita mengangguk-angguk kepala tanda setuju, bukan? Tidak mengejutkan sama sekali.

Tapi sasaran sudah kadung ditentukan. Target 20 juta wisman pada 2019 berbanding dengan 9,4 juta tahun lalu, sanggupkah? Optimisme tentu menjalar seisi gedung Kemenpar mengingat roda pemerintahan anyar masih belum setahun. Dengan gairah itu, pemasaran pariwisata menjadi prioritas. ‘Apapun yang terjadi, 20 juta wisman harus masuk ke Indonesia empat tahun lagi’, saya membayangkan Pak Menpar berkata seperti itu dengan lidah berapi-api. Bahkan, konon anggaran khusus untuk pemasaran naik empat kali lipat menjadi 1,2 triliun pada tahun 2015 ini.

Seperti saya sebut sebelumnya, target 20 juta wisman adalah angka yang wajar. Malaysia dan Thailand saja sudah melebihi angka 25 juta wisman dan mungkin sedang menyasar 30 juta wisman dalam beberapa tahun ke depan. Namun, ambisi itu juga harus diimbangi dengan pemahaman kritis terhadap pariwisata.

Target Pak Jokowi mau tak mau membuat strategi pariwisata nasional akan sangat ekonomistis dan business-oriented. Industri pariwisata akan dimajukan untuk mendorong angka 20 juta itu terwujud. Memang pariwisata sudah lama dipandang sebagai alat yang penting dalam meningkatkan perekonomian, tapi jangan lupa bahwa ia juga peristiwa sosial budaya yang amat terkait dengan masyarakat dan lingkungan.

Memasarkan pariwisata Indonesia sederas mungkin ke dunia luar sah-sah saja. Tapi konsep ‘sustainable’ harus diperhatikan dan dijadikan komitmen bersama para stakeholder pariwisata nasional. Term ‘sustainable’ memang salah satu kata terpopuler di seperempat awal abad ini, mungkin menggantikan popularitas kata ‘globalisasi’ yang menjadikan konsep ‘sustainable’ naik ke permukaan. Maka, sustainable tourism adalah kunci.

Sudah sering kita lihat pertarungan antara industri/bisnis dan masyarakat/lingkungan. Kita juga sudah tahu siapa yang lebih sering kalah dan apa dampaknya bagi kehidupan di bumi ini. Pariwisata memang salah satu cara terbaik bagi manusia untuk mengenali kehidupan, baik tentang dirinya maupun dunia. Namun, ia bisa jadi salah satu penyebab kenapa budaya tradisional tersingkir dan lingkungan rusak.

Tentu pendekatan yang ekonomistis itu harus diimbangi pendekatan yang lebih environmentalis. Bukan apa-apa, jika terlalu gegabah memaksakan angka keramat 20 juta wisman tadi, bisa-bisa keseimbangan sosial, budaya, dan ekologi di destinasi-destinasi pariwisata justru akan goyah. Dan yang terjadi setelahnya adalah penyusutan nilai sumber daya. Jangan sampai itu terjadi.

Untungnya, Pak Menpar yang sekarang tampaknya sangat berbasis pada riset dan data. Semua kebijakannya yang berorientasi bisnis dan industri tadi didasarkan pada angka-angka statistik. Seharusnya, Pak Menpar juga mempertimbangkan riset-riset kualitatif tentang kondisi sosial, budaya, dan lingkungan agar pemahaman yang menyeluruh bisa didapatnya sebelum mengambil putusan.

Pada akhirnya, babak baru pariwisata Indonesia ini patut diperhatikan. Ia akan sangat menentukan arah dan laju tahun-tahun setelahnya. Sepuluh tahun lagi saya ingin sekali menulis lagi tentang pariwisata nasional dalam situasi Indonesia sudah mengalahkan Thailand dan Malaysia sebagai raja di Asia Tenggara.

Fake Travel

Fake travel ialah sebuah produk dari jaman yang lapar akan eksistensi dan hilang arah dalam jalan panjang menemu identitas. Ini adalah perwujudan paling banal dari manusia-manusia post-industri yang masih menyimpan persoalan tentang eksistensialisme dalam masa dimana Sartre dan Camus dibaca hanya dalam kicauan.

Sejak awal, perjalanan wisata memang terkait dengan upaya manusia menempatkan diri dalam masyarakat. Perjalanan wisata pra-modern dilakukan kaum kaya yang berduit untuk menjelajah tempat-tempat asing demi menambah pengetahuan. Dan kita semua tahu, pengetahuan adalah jarak antar kelas dalam masyarakat.

Veblen, nama yang banyak dikutip dalam kajian tentang leisure dan gaya hidup, menuliskan dengan jitu bahwa leisure (termasuk perjalanan wisata) dilakukan dengan mencolok untuk menggambarkan posisi sosial. Karya yang terbit tahun 1899 itu pun masih relevan saat ini, sekaligus menunjukkan bahwa peradaban seolah berjalan di tempat.

Lalu muncullah jaman ini dan lahirlah berbagai rupa media sosial: Instagram, Path, Twitter, Facebook, dsb. Beragam media tersebut pelan-pelan menyandingkan diri dengan televisi dan media cetak sebagai institusi di masyarakat (post) modern. Yang terjadi setelahnya adalah polusi kata-kata dan warna-warni aksi pamer yang ekstatik.

Bersamaan dengan itu, berbagai bentuk gaya hidup naik ke permukaan. Traveling salah satunya. (Tentu ada alasan kenapa frasa ‘traveling’ lebih sering dipakai dibanding ‘jalan-jalan’, sama seperti ‘running’ daripada ‘lari’. Oh inlander). Perjalanan wisata lalu mengalami perubahan bentuknya yang paling populer dan juga paling nahas.

Satu sisi positif dari hal ini adalah demokratisasi perjalanan wisata, bahwa traveling kini bukan lagi mainan kaum kaya raya. Masyarakat biasa, dengan beragam variasinya, bisa melakukan tamasya ke tempat-tempat turistik itu. Perjalanan wisata melepaskan dirinya dari elitisme dan bergerak ke pelukan masyarakat massa.

Namun, pada segala yang bersifat ‘massa’ akan selalu ada kecurigaan terhadap pengkhianatan. Ketika sesuatu menjadi lahapan massa, ia akan kehilangan bentuknya yang asli, yang mungkin bernilai luhur, menjadi bentukan yang palsu, yang mungkin sengaja dibuat seseksi mungkin demi menarik minat seluruh konsumen budaya massa.

Terlalu banyak contoh yang menunjukkan keabsahan gejala itu. Namun, ketika saya mendengar ‘jalan-jalan palsu’ yang dilakukan seorang temannya teman, saya kehabisan kata-kata. Seakan ada yang menjerat lidah. Apalagi ketika mendapat cerita dari seorang kenalan lain yang mengenal beberapa orang yang melakukan hal serupa.

Sederhananya, fake travel adalah aktivitas di media sosial dimana seolah-olah seseorang sedang melakukan perjalanan. Kata ‘seolah-olah’ menggambarkan bahwa orang tersebut sebenarnya tidak kemana-mana. Hanya foto di Instagram atau Path, atau kicauan di Twitter, yang mengatakan dia sedang jalan-jalan. Kenyataannya berbeda.

Misal, seseorang mem-posting foto sebuah tempat yang indah di Italia, dengan caption berbau neo-liberalisme seperti ‘you rule your life, let’s travel around the world’. Termasuk dengan geo-tagging palsu yang menunjukkan dia sedang berada di tempat itu. Padahal, dia hanya sedang duduk santai di sofa empuk di ruang tamunya.

Kebohongan semacam ini hanya bisa terjadi di era digital, plus di masyarakat yang menyedihkan dimana kebebasan hanyalah konsep di atas kertas. Tekanan sosial dari keluarga, pekerjaan, sekolah, masyarakat, dan sebagainya membuat manusia-manusia itu hanya sanggup mengabadikan kebebasan dalam layar smartphone-nya.

Entah apa alasan pasti di balik aktivitas palsu itu. Dugaan kasar saya, pencarian identitas memiliki peran penting dalam pilihan perilaku tersebut. Orang-orang itu mendamba sebuah identitas dan jati diri tertentu yang tak mampu dimilikinya, dan terlalu memaksakan diri hingga akhirnya memilih menjadi penipu yang licin dan menyedihkan.

Meski terlalu banyak pesimisme dan negatif dalam tulisan ini, sebenarnya saya tidak menyalahkan mereka, para pelaku fake travel. Mereka toh hanya bagian unik lain dari masyarakat di millennium ketiga ini. Tak ada yang salah, mereka hanya berbeda. Lagipula mereka hanya korban dari jaman yang amburadul ini. Kasihan.