Amerika yang Malang

Amerika Serikat memasuki satu babak pedihnya lagi. Rasisme adalah kenyataan sehari-hari di sana, dan sesekali ia mencuat sebagai demonstrasi, protes, dan kerusuhan. Pembangkangan sipil adalah respons yang valid, terutama untuk negara yang dikendalikan oleh seorang pria kulit putih yang kurang ajar.

Membaca berita-berita tentang AS, saya jadi mengingat pagi kelabu itu. Pagi ketika Trump dinyatakan menang, dan diberikan kursi empuk di gedung putih.

Saya ingat masuk ke dapur komunal di tempat tinggal saya di Haarweg, untuk mengambil sesuatu di kulkas, mungkin susu atau roti. Seorang teman satu koridor duduk termenung di sofa, di depan televisi, wajahnya menyiratkan luka. Ia pria Belanda, kulit putih, asal Rotterdam. “Trump menang,” katanya dengan merengut.

Kami mengobrol sedikit soal bagaimana itu bisa terjadi, sistem pemilu yang rumit di AS, dan detil-detil subtil lain. Bagaimana seorang rasialis bisa memenangi pemilu di negara (yang katanya) paling adidaya di dunia adalah persoalan bersama. Dan saya mendapati itu di hari yang sulit itu: bahwa kita telah kalah.

Mood yang keruh di dapur pagi itu berlanjut di kampus. Hari itu, saya ada kelas metodologi di kampus Leeuwenborch. Masuk ke dalam kelas, suasana lebih sepi dari biasanya. Orang-orang tak banyak bicara pagi itu. Saya ingat seorang teman peranakan Prancis-AS melongok kosong ke arah jendela. Ia seperti mencari jawaban.

Saat jeda kuliah, kami perlahan mulai bicara sedikit demi sedikit, membahas soal pemilu yang mengecewakan di belahan dunia lain, serta membayangkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi: perang, perubahan iklim, dan lain-lain. Percakapan itu terasa getir, ditambah melankoli musim gugur yang ada di luar jendela.

Begitulah rasanya menjadi kalah di musim gugur yang sendu. Langit kelabu, matahari sudah lama tidak muncul, rintik hujan menambah murung suasana, dan dingin menyeruak ke sela-sela tubuh. Tak ada suaka hari itu. Kita hanya dipaksa menikmati takdir yang pilu dengan seluruh. Langit masih abu-abu di luar.

Pariwisata Pasca-Corona: Utopia

Saya pribadi melihat corona sebagai onto-epistemological proposal for radical futures.

Yang ia tawarkan sebenarnya adalah interupsi: atas rutinitas, atas bumi yang mau meledak oleh asap-asap di pabrik-pabrik sialan yang membayar upah buruh dengan kurang ajar, atas pariwisata yang berlebihan.

Kadang saya sedih ketika negara dan media menyuruh kita untuk ‘memerangi’, ‘melawan’, atau ‘mengalahkan’ corona. Seperti sebuah spanduk di perempatan Sagan, pada suatu siang yang murung di Yogyakarta.

Apanya yang dilawan, ketika yang harusnya dilawan adalah hasrat manusia yang masuk ke hutan terdalam, membabat pohon-pohon, dan membiarkan virus-virus zoonotic terkejam subur di mana-mana, semata-mata karena habitatnya dirampas homo erectus postmodern.

Tapi ini mungkin karena saya kebanyakan membaca risalah-risalah more-than-human ontology, antropologi multispesies, atau geografi posthumanist. Sehingga yang saya pikirkan adalah frasa-frasa semacam ‘learning to live with virus’ atau ‘corona as nonhuman agency’.

Hal-hal semacam itu tak perlu ditelan, semata-mata karena itu tak penting. Menyitir Mahfud Ikhwan di Mojok, yang terpenting saat ini cuma bahasa medis! Bahasa lain, entah itu sastrawi atau filsafati, tak ada artinya di dunia yang separuh kiamat ini.

***

Kalimat-kalimat di atas hanya pengantar. Semacam sekapur sirih.

Yang ingin saya utarakan sebenarnya adalah proposal yang utopis, tentang dunia perjalanan dan pariwisata setelah pandemi corona – seandainya ia memang benar-benar bisa berakhir. Utopia itu penting, meskipun tidak realis, karena ia memberi cercah harapan, yang meski kecil, memberi kita alasan untuk hidup setidaknya satu siang lagi. Besok.

Yang pertama saya bayangkan adalah runtuhnya cara berpikir kapitalis-neoliberal dalam melakukan perjalanan dan mengorganisir pariwisata. Bahkan, kalau bisa, semuanya diserahkan saja ke commune masing-masing. Kita tak perlu industri dan kementerian yang mengurusi pariwisata, karena dua-duanya toh tidak penting.

Meminjam Higgins-Desbiolles dkk. (2019), pariwisata harusnya dikembalikan ke ide awalnya soal keramahtamahan (hospitality – hospitaliti yang sebenarnya, bukan yang industrial) dan koneksi. Untuk itu, pariwisata perlu didefinisikan ulang sebagai voluntary hosting, menerima tamu/turis/wisatawan/pejalan secara sukarela dan sukacita.

Dengan semangat semacam itu, kita mengembalikan hal-hal yang luput dibicarakan ketika kita sibuk membahas, mengulik, dan menjual turisme sebagai industri. Hal-hal itu mencakup hubungan antarmanusia, kesetaraan lokal-tamu, dan keramahan yang sejajar. Tamu bukan untuk dilayani sebagai orang-yang-memberi-uang, tapi karena ia manusia.

Libido industri, pembangunan pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi selama ini tak peduli soal detil-detil subtil semacam itu. Ketika pariwisata disusun dan diorganisir sebagai industri yang kapitalistik, yang penting cuma uang, kapital, dan bagaimana cara mengakumulasi keduanya. Di situ manusia mati, kita cuma sekrup-sekrup yang menjalankan mesin kapitalisme.

Lalu, tugas pejalan/turis pun bukan lagi mengonsumsi. Kita bukan konsumen, bung. Kita itu orang. Tugas orang itu mengasihi satu sama lain, bukan membeli pengalaman, atraksi, atau omong kosong turistik lain. Mengubah paradigma dari konsumen menjadi bukan-konsumen ini penting, karena kita akan tahu bahwa perjalanan itu proses menjadi manusia, bukan menjadi manusia jadi-jadian yang bisanya cuma jalan-jalan, selfie, dan update Instagram.

***

Pandemi ini harusnya memberi kita perenungan bahwa 1) diam di rumah itu mungkin dan 2) negara/kota/wilayah mampu menutup ruang spasial masing-masing dari gerombolan pendatang, entah itu turis, pencari konten medsos, atau tukang dagang. Selama ini, retorika disusun seolah-olah traveling itu tak terhindarkan. Corona membuktikan semua itu nonsens.

Overtourism akan jadi sejarah setelah ini. Kita tak akan lagi mendengar kota-kota yang ditinggal penghuninya karena gedung-gedung di pusat kota dijadikan airbnb. Kita tak akan lagi melihat turis yang berkerumun seperti cacing kepanasan. Bukan karena traveling tak ada lagi, tapi karena kita tahu ada batas untuk segenap kegilaan ini.

Nafsu untuk menaklukkan bumi, alam, atau lanskap pun bakal lenyap tak berbekas, sebab pandemi corona menyadarkan kita bahwa aktor-aktor non-manusia bukan hanya ada di komik dan klenik. Gunung berapi menginterupsi. Tsunami juga. Demikian pula virus dan bakteria.

Dan karena kita telah sadar itu, kita jadi respek pada apa-apa yang bukan manusia. Arogansi kita sebagai manusia, yang berpikir dan berakal, akan musnah. Corona membuat kita jadi nothing!  Jika setelah wabah ini usai masih ada yang sok-sokan mau menaklukkan puncak x atau negara y, mungkin ia perlu dikarantina lebih lama. Karena badannya sehat, otaknya lock down.

Pada akhirnya, kita punya pejalan yang asyik dan perjalanan yang menekankan pada proses, bukan hasil (fotografis). Pariwisata telah dikemas sebagai interhuman/interspecies relationship, dalam rangka saling memahami budaya dan kebiasaan berbeda, serta bentang alam yang tak sama, di rumah sendiri dan di rumah orang. Ingat, destinasi itu rumah orang, bukan tempat buang mayat.

Dan, yang terbaik adalah kita tak punya lagi lembaga-lembaga pariwisata yang tak diperlukan, yang sok-sokan mengatur apa-apa yang sebenarnya bisa diurus secara kekeluargaan, keakraban, dan perasaan saling memiliki (sense of belonging) sebagai umat manusia. Salam sapta pesona.

Catatan Jalanan

Saya kerap membayangkan bagaimana caranya sebuah kota menghisap cerutu? Seperti sebatang sigar Kuba yang saya hisap di Droevendaal. Setelah gelas-gelas yang panjang, dan obrolan-obrolan semifilosofis tentang masa depan, hoek!

Mungkin seperti itu. Kita menelan asap-asap, yang diproduksi motor dan mobil buatan Jepang, Korea, Amerika atau Eropa, lalu kita muntah. Lalu kita kehilangan makna pada waktu, pada kecepatan, pada jarak.

Semua ini membuat saya mengingat Kundera, ketika ia memulai ‘Slowness’ dengan sebuah realisasi yang sederhana tentang bagaimana kecepatan menyandera kita. Membuat saya mengingat gerakan-gerakan slow (atau selo). Mungkin, revolusi yang sebenarnya berwujud lebih subtil dari demo-demo di pagar DPR atau aksi-aksi heroik di Amerika Latin.

Mungkin kita harus belajar berjalan kaki lagi, atau bersepeda, atau apa pun yang memaksa kita melambatkan laju, seraya memikirkan ulang: apa itu waktu dan jarak?

***

Dua hari ini saya melewati Godean yang murung dengan observasi selintas tentang mereka (dan kita) yang melawan arah. Saya membayangkan kemungkinan alasan-alasannya. Dan saya ingin keluar dari narasi moralis tentang warga yang patuh lalu lintas. Cuih!

Saya ingin menyelam lebih dalam. Mungkin saya harus berhenti dan menodong mereka dengan recorder, lalu menciptakan semacam etnografi yang mendadak. Dor! Tapi, saya etnografer di sana. Bukan moralis. Bukan polisi. Bukan mereka yang hidup lurus oleh regulasi dan undang-undang. Saya pikir: mungkin saja sebenarnya melawan arah di jalanan adalah sangat logis.

Lalu, saya mengingat-ingat saat-saat saya melawan arah. Dan memikirkan semacam hipotesa yang menggeneralisir. Sementara – namanya juga hipotesa. Kegiatan melawan arah logis pada situasi-kondisi tertentu. Itu fakta ontologis yang tak bisa kita pungkiri. Kenapa?

Mungkin karena kita telah lama hidup dengan kecepatan, dengan motor dan mobil yang meraung-raung dengan gegas, sehingga sangat sulit untuk menyebrang ke arah yang benar. Buang-buang waktu. Lagi pula, kita sebenarnya juga telah terbiasa dengan ketergegasan. Sehingga, apa salahnya melawan arah ketika tidak ada pak polisi dengan rompinya yang menyala-nyala?

***

Di Yogyakarta, saya kerap membayangkan Jabodetabek yang tak kalah murung. Mungkin saya rindu. Atau mungkin tidak. Mungkin saya hanya sekadar membandingkan kota-kota yang telah dan sedang saya lakoni. Mungkin sebenarnya, dengan membayangkan Jakarta, saya sedang belajar bagaimana caranya menjadi warga Yogyakarta yang baik.

Di jalanan Jogja, setidaknya saya lebih banyak belajar bersabar. Dan menunggu lampu merah dengan tenang. Dan tidak menyerobot. Dan menyalip dengan santun. Dan mengurangi sedikit rata-rata speedometer di motor pinjaman yang saya kendarai.

Bukan berarti Yogyakarta tak dijajah oleh kecepatan. Seiring waktu saya menyadari bahwa ketergesaan juga realitas yang tak bisa ditawar di sini. Ada banyak faktor. Mungkin kenaikan jumlah kelas menengah, yang selaras dengan kenaikan konsumsi kendaraan pribadi, yang selaras dengan kemacetan, yang selaras dengan siasat praktikal untuk mengakali kemacetan.

Melawan arah sebenarnya hanyalah siasat beradaptasi di tengah masyarakat yang sibuk mengakumulasi kapital. Ia logis, karena itu ia menjadi jamak. Dan karena itu aturan-aturan lalu lintas sebaiknya harus segera direvisi untuk mengakomodir perubahan ini.

Kemungkinan kedua, terkait dengan aturan lalu lintas, adalah struktur jalanan kita yang terlalu dikotomis. Ia hanya menyediakan dua opsi. Di situ tidak ada pilihan ketiga dan seterusnya. Padahal, di masyarakat posmodern yang kian blur dan non-dualistik, opsi ketiga akan selalu ditempuh. Masalahnya, ketika ia tak diakomodir oleh regulasi, ia berlabel ‘ilegal’.

Kemungkinan ketiga, terkait struktur sosio-material jalanan, adalah ketiadaan trotoar. Ini kasus yang sangat Indonesia. Setidaknya dari hasil amatan sambil lalu saya, praktik-praktik melawan arah lebih banyak terjadi pada jalan-jalan yang tidak memiliki trotoar, sehingga para pelawan arah – kebanyakan pengendara motor dan motornya – punya celah untuk memangkas waktu.

Dalam kota yang kian menyempit (involusi; mungkin itu istilah kerennya), spasi adalah kemewahan. Dan kita harus memanfaatkan peluang sekecil apa pun untuk mengambilnya. Seperti halnya anak-anak yang bermain bola di komplek pemakaman di Jakarta. Logis.

***

Jadi, sebenarnya tak ada yang terlalu salah dengan melawan arah di jalanan. Setidaknya ketika kita berani sedikit mengenyampingkan argumen moralis tentang taat aturan, menjadi warga kota budiman, dan klise-klise sampah lain yang hanya membikin polisi cengar-cengir.

Melawan itu selalu perlu. Saya jadi mengingat sebuah marka jalan di Depok, di dekat rel di Jalan Dewi Sartika. Di sana ada tulisan: ‘dilarang melawan arus’. Saya selalu tersenyum ketika mengantre kereta lewat di situ. Dan saya membayangkan betapa indahnya melawan arus.

Migrasi: Teori dari Travel

Travel yang saya tumpangi mulai menjauhi wilayah Grobogan dan perlahan memasuki Sragen kabupaten. Jalan-jalan kecil memisahkan sawah-sawah di kanan-kiri. Rumah-rumah penduduk tersebar di sekitarnya, di titik-titik yang sedikit lebih rimbun, seperti sedang mencari teduh di hari yang kemarau.

Pada sebuah kelokan, sang supir memulai narasinya. Di situ ada sebuah rumah kecil nan sederhana, lengkap dengan genteng batu bata merah yang lusuh terpanggang waktu. “Itu rumahnya model rumah desa lama ya?” ujar sang supir, memantik teori dari mulutnya sendiri. Saya, yang duduk di bangku depan, menimpali dengan “iya”. Saya mencatat ceritanya kemudian lewat recorder bernama ingatan.

Kira-kira beginilah ceracau sang supir.

Rumah bermodel jadul seperti itu dibangun bertahun-tahun lalu, mungkin sejak jaman pra-kemerdekaan. Yang memiliki rumah-rumah seperti itu, bisa ditebak, adalah keluarga petani. Setidaknya dulu. Sekarang petani-petani telah menua. Anak-cucunya sudah pergi ke kota untuk sekolah atau bekerja yang jauh dari persoalan tanah dan padi.

“Sudah jarang rumah model lama seperti itu, karena sekarang anak-anak desa banyak yang sukses di kota, lalu kembali untuk memperbaiki rumah orang tua dan kakek-neneknya. Modelnya ya jadi beda, tidak seperti dulu,” ucap sang supir cum pencerita.

Anak-anak desa yang sudah pindah ke kota itu memberi warna baru untuk rumah-rumah di pedesaan. Seperti mencetak garis yang memisahkan rumah desa model lama dan baru, jadul dan kekinian. Desa-desa tumbuh bersama keramik-keramik, dan genteng-genteng batu bata merah yang tahan terhadap matahari musim kemarau.

“Tapi ya kadang anak-anak kalo sudah ke kota malah lupa pulang ke desa. Kadang ya rumah di desa bukan diperbaiki, malah orang tuanya yang diajak pindah ke kota saja. Ngapain tinggal di desa,” lanjut supir di sebelah kanan saya, dengan mata lurus menatap aspal-aspal yang memisahkan padi-padi yang akan berakhir di piring-piring kita.

Pada mulanya, migrasi desa-kota memindahkan orang-orang dari desa ke kota. Lambat laun ia juga turut memindahkan rumah beserta isinya. Dan mengubah alamat di banyak KTP, dari tadinya warga desa jadi warga kota. Dan kota bertumbuh terus. Dan rumah-rumah model lama semakin jarang di temui di desa-desa.

(Sleman, 20 Juli 2019)

Prabowo, Juventus, dan Hal-hal yang Harus Dilepaskan

“Daripada kau hanyut tersiksa batin,

mendingan kau lepas dan terbang bersama angin.”

 

Ketika bapak meninggal, saya perlu waktu lama untuk mencernanya. Saya terbiasa pelan-pelan melumat perasaan. Hingga saya bisa memahaminya dengan utuh. Proses yang mungkin panjang itu, setelah dipikir-pikir, amat berharga. Saya membiarkan waktu menuntaskan adagium itu: only time will heal.

Dalam proses itu, penggalan lirik lagu dari Steven & Coconut Treez di atas menjadi monumen personal. Suatu waktu saya tengah buang air besar dan terngiang lirik itu di telinga, lalu menyanyikannya. Setelahnya saya cebok, membersihkan sisa tai di pantat, dan melepaskan kesedihan yang lama melumat saya.

Melepaskan. Itu kuncinya. Hermann Hesse merangkumnya dengan indah: Some of us think holding on makes us strong, but sometimes it is letting go. 

***

Saya berangkat dari Way Huwi menuju Bakauheni kira-kira jam 12 siang, dan baru tiba di Depok pada 10 malam. Jalanan macet Jakarta, satu hari sebelum Pemilu, membuat saya cepat-cepat merindukan Sumatra yang lengang. Kelelahan menghantam saya, dan saya harus bangun subuh nanti untuk sepak bola.

Juventus vs Ajax, leg kedua perempat final Liga Champions. Saya bangun jam 1.45 pagi dengan lelah yang masih tersisa. Lalu saya menikmati sepak bola yang mengecewakan. Sekali lagi Juventus menjauhi piala yang paling diidam-idamkannya. Cristiano Ronaldo gagal membawa sihirnya ke Torino tahun ini. Merda!

Saya pikir Juventus bisa juara tahun ini. Selalu seperti ini setiap musimnya. Dua tahun lalu, saya mematikan tv saat Real Madrid mencetak gol keempatnya di final tahun itu. Tahun lalu, di Dijkgraaf, saya patah hati melihat Juventus ditendang keluar secara paksa oleh kontroversi kartu merah Gianlugi Buffon.

Seharusnya saya bisa lebih ikhlas menerima realita pahit yang selalu datang tiap tahunnya. Setelah final 2017, saya sebenarnya telah melepaskan ambisi itu. Saya tak lagi bercita-cita melihat Juventus memenangi Liga Champions. Tapi, saya selalu jatuh ke lubang yang sama. Melepaskan itu tak selalu mudah.

***

Saya mematikan tv sebelum menit ke-90 dan melanjutkan tidur. Di pagi hari, saya bangun dengan badan yang masih capek. Pemilu sedang berlangsung dan saya tak berminat mencoblos. Tapi, siangnya, saya mengikuti proses quick count. Oh Prabowo Subianto yang malang, kenapa kau tak berhenti saja?

Kita tahu Prabowo cuma manusia biasa. Seperti saya, dan banyak orang lain, ia seringkali kesulitan melepaskan hal-hal yang bukan takdirnya.

Saya telah belajar menyadari bahwa Juventus memang bukan ditakdirkan untuk Liga Champions. Ada hal-hal yang tak bisa kita interupsi, entah oleh wasit atau Cristiano Ronaldo. Prabowo sebaiknya juga begitu. Kita mesti sama-sama belajar untuk melepaskan. Meski, pada akhirnya, itu takkan mudah.

Musim depan, mungkin saja, saya akan kembali berharap Juventus memenangi Liga Champions. Persis seperti seseorang yang tak pernah belajar dari kekecewaan. Lima tahun lagi, Prabowo mungkin akan kembali lagi ke mimbar debat capres. Dia mungkin kalah lagi, tapi tak masalah. Namanya juga manusia.

 

Field notes day-xx

I read some articles today, mostly Ingold. I thought: this man is genius. I was wondered how many of his writings fit with my fieldwork. The discussion of sound, for instance. He said that sound is not the object of perception. Instead the perceiver perceives his environment in it (the sound). Sound is the medium for engagement, alike the light.

If he is right, how can I write about the sound of waves in this island? Before I was confused how to observe, or to ask people about their engagement with the sound of the waves. If I apply Ingold’s idea, then I don’t need to do so. Because, in this island, people are always in the sound of waves. Me, too. Practically, we cannot avoid the sound of waves when being-in-the-world of Mappadegat/Ebay. Before I thought there must be some meaning in the sound of waves. But I realized such view is a very Cartesian one, that sound of waves is a tabula rasa that must be filled with meaning which derived from our human mind.

Besides, to repeat, sound is not an object of perception, or even meaning-making process. Reading this also made me think more about meaning/perception. I started this thesis with the aim to know the meaning of waves. Now, I know I have to shift my thinking, because I think meaning is the product of human mind prior the actual engagement with environment. I should shift to perception. And, perception is derived from environmental engagement. Meaning is the product of interpretation of perception. But, as Ingold says, “sometimes we fail to interpret what we perceive”.

Then, I also read his article on painting/drawing and ethnography/anthropology. The former is a very cool philosophical one. He tried to make sense of life through the act of drawing (pen or pencil) and painting (oil painting tradition). Painting is about the compositionality and totality. Drawing is against both. Ingold recounts that there are two views on life. One is alike to painting, the other is alike to drawing.

Life as painting is about thinking/having/making composition. There is a blank surface which has to be filled. There is a frame as boundary. There is a final end, a product, a totality. On the other hand, life as drawing is against composition and totality. Life is always-in-process. There is no ending, only becoming. There is no boundary. The blank surface in the act of drawing is not meant to be filled with composition, but with any kind of marks. When we draw, we don’t think of the end. We are immersed in the actual act of it. In painting, we always imagine the outcome.

Ingold thinks that life-as-drawing is liberating. Because we are free to make mistake, we never think of the end, and there is no ‘frame’ of our action. This is a sort of carpe diem attitude, that life is always here and now. Always becoming. So, what matters is what happens in the middle, not the (imagination of) end per se.

On ethnography/anthropology. This one liberated me as well. There is too much over-use of ‘ethnographicness’ in anthropology and social sciences (ethnographic encounter, ethnographic fieldwork, etc.) His view on ethnography resonates his ideas of engagement with environment. Basically, fieldworker should be engaging, attending, and being attentive with environment (human and nonhuman) in the fieldwork area. He also criticizes the quest for result/data.

Then, come his discussion on ‘education’, ‘correspondence’, and ‘knowledge co-production/co-generation’. For him, anthropological fieldwork (participant-observation) should be the act of education, which means to ‘lead the learner out into the world’ rather than instilling knowledge in to the mind. By doing so, we will do correspondence. It is not about simple questioning and answering activities. It is about (co-)responding. Like letter writers do, they correspond. They write their feeling and thought and wait for the respond. Fieldwork should be like that, like correspondence, not merely question-answer rhetoric. We respond to whatever we encounter in fieldwork, the others (human, nonhuman, environment, society) will respond back. It keeps going on like that until we leave the field.

In correspondence, waiting is very important matter. Ingold argues that ‘waiting’ is necessary. Fieldworker has to be prepared to wait. “Waiting upon things is precisely what it means to attend to them,” he writes. So, prepare and wait and attend. It’s just like surfing. Then, the notion of correspondence relates to knowledge co-production. The knowledge derived from fieldwork is basically co-constituted not only by the fieldworker, but by engagement with environment (human, nonhuman, societal) in the fieldwork site. Reading this made me realize that this is not my fieldwork, this is our fieldwork. By ‘our’, I mean not only people, activities, conversation, feeling, interaction I attend during the fieldwork, but also theoretical discussion with friends and teachers in academic or non-academic settings.

Post-scriptum: I went through my research field notes once again a week ago. It was a kind of poetic-nostalgic to read it. It’s like going back again to Mentawai. This particular day notes, I think, are worthy to be shared here. Written on December 17th, 2017, in the beautiful Ebay settlement – surrounded by the sound of the waves.

Menari di Utara

Disclaimer: Catatan kecil ini saya tulis untuk mengingat dan merawat bulan-bulan yang berlalu di Belanda. Saya menaruh catatan ini dalam kerangka berpikir poskolonial dengan menghayati posisi saya sebagai ‘anak dari periferi’ yang belajar di ‘metropole’. Mengabaikan relasi dan esensi historis-poskolonial semacam ini adalah separah-parahnya penyangkalan diri.

Yang paling problematik dari situasi poskolonial adalah orientalisme internal. Kira-kira begitu yang dikatakan Brickenridge dan Veer (1993) dalam Orientalism and the Post-colonial Predicament: Perspectives on South Asia. Narasi-narasi orientalis telah ditulis di utara sejak lama, dan anak-anak selatan belajar menyerapnya utuh-utuh. Maka, kengerian itu tiba: self-orientalism. Kita membaca diri sendiri dengan cara yang telah diajari utara/barat. Lupakan kemerdekaan. Orientalisme telah menjadi darah yang mengalir di nadi-nadi kita, tepat di bawah kulit sawo matang kita. Kita adalah orientalis berkulit coklat.

Di kampus-kampus Belanda – juga di negeri-negeri utara lain – anak-anak selatan duduk di kelas dengan ketegangan-ketegangan poskolonial yang kadang tak diacuhkan. Wageningen, misalnya, dihuni mahasiswa dari ratusan negara, termasuk berbagai negara selatan. Orang-orang dari dunia kedua dan ketiga berkumpul dan merajut harapan di dunia pertama. Anak-anak Yunani, Spanyol, dan Italia paham betapa brengseknya ekonomi dan politik di dalam negeri masing-masing. Pantai, pizza, dan siesta tak cukup. Neoliberalisme ala Eropa Barat adalah destinasi. Brussels adalah kenyataan brutal yang tak bisa dibendung.

Lalu, anak-anak dari Asia, Afrika, dan Amerika (yang bukan Serikat). Disini kita menikmati kemewahan-kemewahan dunia yang kita sebut ‘modern’, ‘beradab’, dan yang paling penting, ‘maju’. Kita terpesona oleh ‘kecanggihan’ ala metropole: transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sistem-sistem ala utara membuat kita merenungi betapa tengiknya negara yang kita tinggalkan di selatan sana; betapa ringseknya sendi-sendi kehidupan sehari-hari di periferi sana. Sayangnya, banyak dari kita yang lupa bahwa sebenarnya kita sedang membaca selatan dengan kacamata utara; dengan mengabaikan fakta bahwa pengalaman historis-sosiokultural utara dan selatan tak sama; dengan menelan mentah-mentah narasi soal modernitas, pembangunan, kemajuan, dan omong kosong lainnya.

Pada catatan kecil ini, saya sebenarnya ingin mengajak untuk berkaca dan bertanya tentang dua hal besar: kebudayaan dan relasi poskolonial metropole-periferi. Saya ingin membaca keduanya dengan menengok acara-acara ‘kebudayaan’ yang saya amati di utara, dan dengan merenungi betapa melelahkannya (dan mencurigakannya) wacana bernama kosmopolitanisme.

‘Budaya Indonesia’: Pertunjukan dan pemuasan gairah orientalis

Dekolonialisasi, kata del Arco (2017), harusnya jangan dilihat sebagai proyek tapi sebagai everyday ethics. Tapi, bagaimana bisa mendekolonialisasi pikiran di tengah gairah orientalis/kolonial yang tak kunjung redup? Di utara, benturan itu nyata dalam wujud ‘budaya’. Entah berapa kali saya melihat poster di linimasa Facebook tentang pentas seni budaya Indonesia. Tentu saja, yang dijual adalah Indonesia ‘tradisional’; kebudayaan yang diserap dari daerah-daerah, lalu dipayungi label ‘budaya Indonesia’; dan kita menyuapi orang-orang kulit putih itu dengan eksotisme. Ini 2018 dan yang eksotis masih dicari: tubuh-tubuh sawo matang yang berlenggang-lenggok di depan meneer-meneer; suara-suara yang keluar dari alat-alat musik berbentuk aneh; dan makanan berbau rempah-rempah timur – alasan 350 tahun yang mengerikan itu.

Jadi, ketika perkumpulan-perkumpulan pelajar menghelat acara-acara ‘budaya’ di metropole, yang secara tidak langsung terjadi adalah pemuasan gairah kolonial. Kita terbang dari jauh ke ‘pusat’ untuk mereproduksi colonial psyche. Penjajahan telah selesai, buat sebagian orang; tapi residu-residunya masih bisa kita cium hari ini. Realitas poskolonial ada dimana-mana, di selatan dan utara. Kita mungkin mengingat tempat-tempat di Indonesia dimana budaya lokal dipertontonkan, dimodifikasi, dikomodifikasi, direifikasi, didangkalkan, dan dikomersialisasi untuk memuaskan nafsu turis-turis pirang itu. Di Eropa, pada hari-hari akhir pekan, hal yang sama kerap terjadi. Oposise biner itu pun terjaga: selatan adalah budaya, utara adalah sains; utara adalah penonton, selatan adalah tontonan; selatan adalah objek, utara adalah subjek.

Jika orientalisme masih sahih dibicarakan hari ini, maka kita adalah aktor kunci. Seperti yang saya tulis di awal, yang paling mengerikan dari realitas poskolonial adalah self-orientalism. Kita mengorientalisasi diri sendiri (self). Orientalisme internal ini bisa didasari banyak hal. Dalam konteks pariwisata, misalnya, self-orientalism kadung diterima sebagai normalitas. Dokumenter Framing the Other menunjukkan bagaimana suku Mursi di Etiopia menyesuaikan diri terhadap gairah orientalis turis-turis Belanda atas nama uang. Saat orang-orang Eropa itu mendekat ke desa, mereka sibuk memasang atribut-atribut ‘budaya’, supaya terkesan ‘etnik’, ‘primitif’, dan ‘tradisional’. Kita bisa berkaca dan harusnya sepakat bahwa hal yang sama terjadi dimana-mana. Indonesia, yang kaya budaya, tak luput dari pertunjukan/drama turistik semacam itu.

Jadi, dengan cara berpikir ini, pentas ‘budaya’ Indonesia di utara hanyalah pengejewantahan self-orientalism. Retorikanya bisa macam-macam. Seperti suku Mursi, uang bisa jadi satu alasan; yang berarti ‘budaya’ telah menjadi komoditi. Beberapa lainnya memakai retorika bernama ‘pelestarian budaya’, ‘mengenalkan budaya Indonesia’, ‘memamerkan kekayaan budaya’, dan sebagainya. Retorika-retorika semacam itu memang masuk akal, entah untuk alasan praktikal atau ideologis. Masalahnya, ketika kita menganggap semua itu ‘masuk akal’, kita sebenarnya telah kehabisan paradigma di luar narasi-narasi orientalis. Kita sudah kehabisan cara untuk berpikir di luar yang telah diajarkan/diarahkan metropole.

‘Kosmopolit dan internasional’: Dua jebakan

Untuk memahami bagaimana self-orientalism dalam wujud pertunjukan ‘budaya’ dinormalisasi, saya menganjurkan kita menengok ke persoalan kosmopolitanisme dan internasionalisasi. Wageningen bisa menjadi studi kasus yang menarik. Dalam satu video Youtube, seorang mahasiswa menyebut Wageningen sebagai ‘the most cosmopolitan village in the world’. Wacana-wacana semacam ini, buat saya pribadi, terlanjur menjadi basi. Sejak awal masa orientasi, rektor sudah menyebut ‘atmosfer internasional’ sebagai keunggulan universitas. Memang tak ada yang bisa mengelak dari kenyataan itu. Ribuan mahasiswa dari ratusan negara menghuni desa kecil kami. Adalah di Wageningen saya berkesempatan bertemu manusia dari Kazakhstan, Lithuania, Guatemala, Rwanda, Suriname, dll. ‘Internasional’ adalah mantra yang tak habis-habisnya saya dengar hingga penghujung masa studi ini.

Apa yang terjadi pada pertemuan, dialog, atau interaksi internasional adalah pertukaran budaya. Dalam hal ini, budaya bisa mencakup hal-hal yang abstrak seperti sudut pandang, cara hidup, atau kepercayaan; juga hal-hal yang konkrit seperti makanan, pakaian, atau bahasa. Di dalam ruang yang di luar ‘sehari-hari’, budaya bisa menyerupai tarian, kesenian, musik, dan lain-lain. Pada titik inilah, ketika ‘budaya’ dipertukarkan dalam sebuah pertemuan internasional, praktik dan narasi soal (self-)orientalisme bisa saja menemukan momentumnya.

Salah satu wujud paling banal adalah One World Week. Di acara tahunan ini, retorika yang muncul di permukaan adalah ‘merayakan keberagaman’, ‘kooperasi interkultural’, ‘berbagi tradisi budaya’, dan sebagainya. Di One World Week, pertunjukan seni budaya menjelma bagian penting. Mahasiswa dari berbagai negara menunjukkan budaya, kesenian, kuliner, dan keunikan masing-masing. Menariknya, berdasarkan amatan saya yang lancang, kebanyakan pementas adalah mereka yang berasal dari negara-negara ‘selatan’; yang budaya dan manusianya kerap diberi label ‘eksotis’. Kecuali Belanda sebagai ‘tuan rumah’, saya kesulitan menemukan ‘budaya’ dari negara-negara ‘barat’ lain; yang kerap kita sebut sebagai ‘negara maju’.

Yang sebenarnya terjadi, kemungkinan tanpa intensi, adalah orang-orang selatan diberi panggung untuk mengorientalisasi diri dan budayanya di hadapan publik ‘internasional’. Semua diamini atas mantra pergaulan internasional, pertukaran budaya, dan kosmpolitanisme (oh kita menjadi warga dunia!). Kita bisa saja curiga bahwa yang dimaksud ‘publik internasional’ sebenarnya didominasi orang-orang barat. Tapi, dalam konteks Wageningen, saya tak ingin mereduksi kemungkinan interaksi selatan-selatan. Kendati begitu, kecurigaan saya pada kosmopolitanisme tetap pada tempatnya. Beberapa penulis telah memakai istilah ‘Wester cosmopolitanism’ untuk merujuk praktik dan ide kosmpolit yang secara epistemik lahir di barat. Tak ada keadilan dan keseimbangan yang bisa diharapkan dari proses epistemik semacam itu.

Ujung catatan

Di catatan singkat ini, saya hanya memberi gambaran sekilas tentang bagaimana anak-anak selatan, termasuk Indonesia, mengorientalisasi dirinya sendiri sesuai dengan apa yang telah ditetapkan narasi-narasi orientalis tentang seperti apa itu oriental, ‘yang liyan’, dan non-barat. Sudah lama saya ingin menulis catatan kritis untuk praktik-praktik self-orientalisme yang saya temui, amati, dan alami selama belajar di Belanda. Pentas seni budaya hanyalah satu sampel untuk mewakili realitas-realitas poskolonial dan interaksi metropole-periferi lain di utara sini. Setiap realitas dan interaksi punya retorika dan logikanya masing-masing.

Secara lebih luas, seperti yang sudah saya sebut di awal, saya hanya ingin mengajak untuk berkaca tentang kenyataan poskolonial yang kita hidup sehari-hari. Residu-residu orientalis/kolonial masih terasa, bukan? Jika kita berusaha menciumnya, iya. Jika tidak, ya tidak. Pengelakan terhadap ketimpangan/ketidakseimbangan relasi metropole-periferi hanya akan berujung pada pengelakan-pengelakan lain. Ujung-ujungnya, praktik-praktik reproduktif terhadap narasi-narasi orientalis/kolonial hanya akan berlanjut tanpa kontrol, tanpa kesadaran, tanpa kritik. Dan selamanya kita ‘kan jadi objek yang ditulis, dan dipertontonkan.

Versi lebih padat tayang disini.

Teras #2

Sejak dulu, saya selalu suka teras. Tempat favorit saya di rumah adalah teras. Saya sedih ketika teras rumah diperkecil, pada suatu waktu. Saya suka baca buku atau ngelamun-ngelamun nggak jelas di teras. Atau liat hujan, tentu saja kalau ada hujan. Kalau tidak hujan, saya lihat-lihat tanaman aja. Kadang beberapa orang lewat di depan rumah, jadi obyek lamunan saya. Sering saya bayangkan gimana rasanya menjalani kehidupan orang lain.

Di Mentawai, passion terselubung saya terhadap teras menemukan wujudnya lagi. Secara filosofis, arsitektur rumah tradisional Mentawai menaruh titik berat yang penting pada teras. Di sana fungsi-fungsi sosio-kultural terbentuk dan terjalin, berpilin menjadi kerumitan-kerumitan yang kadang tak terselami. Laurens Bakkers menulis bahwa waktu senggang paling favorit bagi orang Mentawai adalah duduk-duduk di teras dan ngobrol.

Ngobrol adalah bagian penting bagi masyarakat yang punya tradisi lisan kuat. Seperti Mentawai. Cerita-cerita mengalir di teras. Dalam spasi itulah, kadang-kadang petuah, pepatah, sumpah serapah, dan konflik soal tanah tumpah ke pembahasan. “Kita ya biasa begini. Duduk-duduk di teras, ngopi sambil ngobrol. Kalau sendiri di teras nggak asik,” kata seseorang di Mappadegat. Disana ada nuansa komunalisme yang kuat. Mungkin juga egalitarianisme?

Intinya, teras itu penting buat orang Mentawai. Juga buat orang-orang lain juga, mungkin, seperti saya. Tinggal di Mentawai berminggu-minggu membuat saya berjanji ke diri sendiri: kalau nanti punya rumah sendiri, terasnya mesti gede kaya teras-teras rumah Mentawai. Spasi itu harus dibangun. Jarak itu harus dirancang. Supaya ruang-ruang sosial terbuka. Supaya cerita-cerita keluar. Supaya batas-batas yang tak diinginkan menguar. Lenyap ke luar.

Ngomong-ngomong, saya nulis ini juga di teras. Mungkin, selama tinggal disini, 90 persen aktivitas saya terjadi di teras. Sisanya di kamar, dapur, dan kamar mandi. Ruang privat adalah hal yang tak biasa di Siberut. Nyaris semuanya harus komunal. Harus bareng-bareng. Teras adalah manifestasi untuk itu. Mungkin juga faktor pendorong. Kok, tiba-tiba jadi ke-kuantitatif-an gini sih? Pakai persentase dan ‘faktor’ segala. Kangen kali ya. Caelah.

(Mappadegat, 9 Desember 2017)

Kegaduhan Post-Industrial

Setelah hari-hari ini, kita akan melihat media sosial dengan berbeda. Tak pernah Facebook semengerikan ini. Hate speech, hoax, dan adu kebebalan memenuhi linimasa. Ketika saya kecil dulu, saya tak akan sanggup membayangkan situasi seperti ini: menatap layar komputer dengan kejijikan tak terpemanai.

Adalah politik yang membuat kita bertengkar. Selalu politik. Entah dua tahun lalu di pemilu dan hari ini. Rasanya saya ingin jadi anarko saja dan tinggal di gua. Berkawan dengan kupu-kupu dan merawat anggrek. Setidaknya mereka tak pernah berteriak. Atau meledek. Atau menyindir. Atau nyinyir. Atau bikin status.

Identitas selalu menjadi masalah disini. Kenapa kita tak pernah selesai dengan diri kita sendiri? Saya ingin mengusulkan sebuah negara dimana penduduknya tak diselubungi tetek-bengek apa-apa: tidak agama, suku, atau warna kulit. Cuma nama dan merit. Sebuah negara dimana gereja dan mesjid tak pernah jadi headline.

Ini karena teknologi, bukan? Dan konsumsi. Dan waktu luang yang terlalu banyak. Dan ketidakmampuan untuk menggarap leisure time dengan makna. Dan knowledge yang tak ditunjang dengan know-how. Segala bentuk kegagapan post-industrial. Ketika kreativitas tak terbatas digubah menjadi requiem untuk keberagaman.

Intinya adalah informasi yang tak pernah bisa disaring. Elit-elit berakrobat dengan aksara dan kelas menengah kemarin sore menelannya mentah-mentah. Network membuatnya jadi virus. Dan kebohongan menyebar. Lalu gerakan-gerakan akar rumput baru mekar di tengah bara api permusuhan. Kita beradu kata, elit tertawa.

Setelah hari-hari ini, kita akan melihat media sosial dengan berbeda. Kita telah menghirupnya sebagai narkotik dan mabuk oleh efeknya. Di pagi hari nanti, saat sinar matari masuk lewat jendela, kita akan terbangun dengan sedikit pusing. Lalu mulai mencerna semuanya pelan-pelan. Hangover emang nggak enak.